Image PPh Pasal 4 Ayat 2: Pengertian, Tarif dan Mekanisme Pembayaran
Blog

Memahami Definisi, Tarif dan Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2

Membahas mengenai pajak penghasilan (PPh), apakah Anda sudah tahu tentang PPh pasal 4 ayat 2?

Pajak penghasilan tersebut sering kali disebut dengan PPh final. Agar lebih jelas, kita pelajari apa pengertian PPh pasal 4 ayat 2, apa objeknya, juga ketentuan tarifnya.

perhitungan pph pasal 4 ayat 2

Definisi PPh Pasal 4 Ayat 2

PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu serta bersifat final. Pajak ini tidak dapat dikreditkan bersama pajak penghasilan terutang.

Penggunaan istilah final dalam pajak ini maksudnya adalah pemotongan atas pajak tersebut hanya dilakukan sekali saja dalam satu periode pajak.

Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektifitas, kepastian, kemudahan, pengenaan pajak tepat waktu dan beberapa pertimbangan penting lainnya.

Tarif PPh pasal 4 ayat 2 ini juga berbeda untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan. Berikut ini penjelasan terkait objek dari pajak penghasilan ini.

Objek dari Pajak Penghasilan/ PPh Pasal 4 Ayat 2

PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenakan pada jenis penghasilan tertentu dan beberapa objek lain seperti:

  1. Omset penjualan atau peredaran bruto dari satu usaha yang nilainya di bawah atau kurang dari 4,8 milyar dalam satu tahun periode pajak.
  2. Bunga obligasi termasuk juga obligasi negara, bunga deposito dan juga jenis tabungan lainnya, bunga tabungan koperasi yang dibagikan kepada tiap-tiap anggotanya.
  3. Transaksi surat berharga seperti saham, perdagangan di bursa yang sifatnya derivatif, pengalihan pusat mitra usaha yang diterima oleh pihak perusahaan pemodal
  4. Hadiah undian ataupun lotere.
  5. Pengalihan aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan, usaha di bidang jasa konstruksi, sewa tanah dan atau bangunan, serta usaha di bidang real estate
  6. Berbagai pendapatan atau penghasilan tertentu sesuai ketetapan pemerintah

Apabila pajak ini dikenakan atas transaksi antara individu dengan perusahaan dan perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan, maka perusahaan wajib menyelesaikan kewajiban atas pajak ini.

Namun apabila pajak dikenakan atas transaksi antara dua perusahaan, maka pihak pembayar wajib mengumpulkan dan juga menyelesaikan pajak ini.

Bukan menjadi kewajiban pihak penerima penghasilan atau pendapatan.

Panduan Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2

Setelah memahami apa saja yg menjadi objrk dari pajak penghasilan final ini, kini kita beralih pada ketentuan tarif yang dikenakannya.

Penting bagi Anda untuk memahami tarif yang berbeda-bed dari pajak penghasilan final ini. Dengan begitu tidak akan ada salah penghitungan atas kewajiban yang harus Anda bayarkan.

1. Tarif 0-20%

Tarif ini dikenakan pada bunga kewajiban. Dimana peraturan penerapannya, dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009.

2. Tarif 0,1%

Tarif pajak penghasilan final sebesar 0,1% dikenakan pada transaksi penjualan surat berharga seperti saham, ataupun pengalihan pusat mitra perusahaan yang sudah diterima oleh perusahaan pemodal.

Hal ini sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1995.

3. Tarif 0,5%

Tarif ini diterapkan pada saham pendiri (founder). Sementara untuk saham non founder dikenakan tarif 0,1% saja.

Hal ini mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1997 dan turunannya yakni:

  • Keputusan Menkeu no.282/KMK.04/1997
  • SE-15/PJ.42/1997
  • dan juga SE-06/PJ.4/1997

4. Tarif 2-6%

Ini adalah tarif PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi. Sebagaimana sudah diatur dan dijelaskan secara detail pada Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008, juga turunannya yaitu PP nomor 40 tahun 2009.

5. Tarif 2,5%

Untuk tarif sebesar 2,5% ini dikenakan pada jenis transaksi derivatif jangka panjang dan sudah diperjual-belikan di bursa.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2009.

6. Tarif 5%

Penerapan tarif sebesar 5% pada pajak penghasilan final atas usaha real estate dan juga pengalihan hak terkait tanah dan atau bangunan.

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2008 menjelaskannya secara rinci untuk Anda.

7. Tarif 10%

Tarif sebesar 10% ini diterapkan oleh pajak penghasilan final atas bunga simpanan koperasi yang dibagikan kepada seluruh anggotanya.

Hal ini mengacu pada pasal 17 ayat 7 yang mengatur hal itu, berikut turunannya yaitu PP nomor 15 tahun 2009.

Selain bunga simpanan pada koperasi, tarif 10% juga dikenakan pada dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang berada di dalam negeri.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 17 ayat 2C. Selain itu menurut PP nomor 29 tahun 1996 dan juga PP nomor 5 tahun 2002, tarif 10% juga berlaku untuk sewa tanah dan atau bangunan.

8. Tarif 20%

Menurut PP nomor 131 tahun 2000 dan juga keputusan Menkeu No.51/KMK.04/2001, tarif 20% dikenakan atas bunga deposito, bunga dari jenis tabungan lain, SBI, serta diskon jasa giro.

9. Tarif 25%

Sesuai dengan aturan yang ada dalam PP nomor 132 tahun 2000, tarif sebesar 25% dikenakan pada berbagai hadiah sejenis undian maupun lotere.

Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2

Merujuk pada definisi dari PPh pasal 4 ayat 2 di atas, ada dua mekanisme pembayaran yang bisa Anda lakukan.

1. Pemotongan

Pada mekanisme pembayaran yang pertama ini, pihak penyewa akan memotong PPh sebesar 10% dari total sewa yang dibayarkan.

Hal ini berlaku apabila pihak penyewa teridentifikasi sebagai pemotong pajak juga.

Bisa berupa perorangan, wakil perusahaan asing, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, usaha tetap, maupun badan pemerintah sesuai aturan Dirjen Pajak.

2. Pembayaran Tunggal/ Sendiri

Mekanisme pembayaran seperti ini banyak dilakukan oleh pemilik tanah dan atau bangunan yang disewakan.

Dimana pemilik tersebut akan membayarkan pajak final sebesar 10% dari harga sewa. Dengan catatan, pihak penyewa bukan sebagai pemotong pajak seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Lalu kapan waktu pembayaran dari pajak penghasilan final ini?

Pajak penghasilan final hanya akan dihitung sekali dalam sebulan. Akan ada validasi NTPN ( Nomor Transaksi Penerimaan Negara) sebagai bukti pembayarannya.

Untuk wajib pajak orang pribadi, pembayaran pajak penghasilan final ini bisa dilakukan di akhir bulan Maret pada tiap tahunnya.

Sementara untuk wajib pajak badan, dikenakan pph badan dan pembayaran dilakukan pada akhir bulan April tiap tahunnya.

Besaran pajak akan turut dilaporkan dalam SPT tahunan.

Itulah sedikit ulasan terkait pajak penghasilan final yang dikenakan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Meskipun cukup kompleks dalam penerapannya, akan tetapi jika sudah memahaminya dan menggunakan aplikasi pajak online resmi, maka akan jauh lebih mudah dalam penghitungan juga pembayarannya.

Salah satu teknologi yang dapat membantu dalam urusan perpajakan adalah aplikasi Klikpajak yang memiliki fitur lengkap seperti e-Billing, e-Faktur, e-Bupot dan e-Filling.

Karir
Karir

Kembangkan karir bersama Mekari

Mari berkembang dan menjadi bagian dari perubahan bersama talenta-talenta terbaik dari manca negara di Mekari.

Hubungi kami
Hubungi kami

Selalu siap membantu Anda

Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kami melalui kontak yang disediakan.

WhatsApp Hubungi sales