PPh 22 Marketplace: Pencatatan dan Rekonsiliasi Penjualan

Pemungutan PPh Pasal 22 marketplace berlaku sejak 1 Oktober 2026 menurut siaran pers DJP SP-23/2026: empat marketplace yang ditunjuk memungut 0,5% dari peredaran bruto penjualan Anda, di luar PPN dan PPnBM. Cek invoice Oktober di akun toko, cocokkan dengan dana yang cair, dan lengkapi NPWP/NIK serta surat pernyataan atau SKB (Surat Keterangan Bebas) pajak.

Orang pribadi beromzet hingga Rp500 juta tidak dipungut hanya bila surat pernyataan sudah disampaikan sebelum penghasilan diterima, sedangkan badan umumnya tetap dipungut kecuali memiliki SKB (Surat Keterangan Bebas) pajak. Artikel ini membahas dasar pengenaan, dokumen pengecualian, bukti pungut, pencatatan jurnal, dan rekonsiliasi bulanan.

Bagian akhir memperlihatkan cara memisahkan nilai penjualan, PPh Pasal 22, dan kas dalam jurnal, serta langkah rekonsiliasi bulanan yang membuat setiap selisih bisa ditelusuri ke transaksi. Setiap bagian merujuk pada pasal PMK 37/2025 bila ada dasarnya, dan tafsir editorial ditandai terpisah dari bunyi ketentuan.

Status Kerkini: Pemungutan Berlaku Sejak 1 Oktober 2026

Jadwal pemungutan sempat berubah pada 2026. Urutannya menurut dokumen DJP:

Fakta: menurut PER-15/PJ/2025 Pasal 3 ayat (2), penunjukan berlaku mulai awal bulan berikutnya setelah tanggal penetapan Kepdirjen. Penetapan 24 September 2026 sejalan dengan mulai berlakunya pemungutan pada 1 Oktober 2026. DJP menegaskan penyesuaian jadwal tidak mengubah substansi PMK 37/2025.

Cara membaca status ini: tanggal mulai di artikel ini bersumber dari siaran pers DJP SP-23/2026. Nomor Kepdirjen 24 September 2026 belum dipublikasikan, jadi minta salinannya ke marketplace atau DJP bila Anda perlu dasar tertulis. Cara paling praktis: periksa invoice Oktober di akun toko Anda; jika PPh Pasal 22 sudah tercantum, perlakukan sebagai berlaku.

Hal yang Diatur PMK 37/2025

PMK 37/2025 menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (marketplace) sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri (Pasal 2).

Kewenangan menunjuk ada pada Menteri Keuangan dan didelegasikan kepada Dirjen Pajak (Pasal 4). DJP menegaskan ini bukan pajak baru, melainkan mekanisme pemungutan atas kewajiban PPh yang sudah ada.

1. Marketplace mana yang memungut?

Bukan semua platform. Pasal 3 ayat (2) PMK 37/2025 mensyaratkan platform memakai rekening eskro (escrow account) untuk menampung penghasilan dan melampaui batas nilai transaksi dan/atau traffic. 

Batasannya ada di PER-15/PJ/2025 Pasal 4: nilai transaksi di atas Rp600 juta dalam 12 bulan atau Rp50 juta dalam 1 bulan, dan/atau pengakses di atas 12.000 dalam 12 bulan atau 1.000 dalam 1 bulan.

Platform yang belum ditunjuk dapat menyampaikan pemberitahuan agar dipertimbangkan (Pasal 5 PER-15/2025).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan SP-23/2026, entitas yang ditunjuk adalah:

• PT Shopee International Indonesia
• PT Global Digital Niaga Tbk\
• PT Tokopedia
• PT Ecart Webportal Indonesia

Pemetaan merek ke entitas (Blibli: PT Global Digital Niaga Tbk; Lazada: PT Ecart Webportal Indonesia) tercantum di halaman DJP, yang tabelnya masih bertanggal penunjukan 1 Juli 2026 dan tidak memuat nomor Kepdirjen.

2. Siapa yang dipungut?

Pedagang Dalam Negeri berupa orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan lewat rekening bank atau keuangan sejenis dan bertransaksi dengan IP Indonesia atau nomor telepon +62 (Pasal 5 ayat 1 PMK 37/2025).

Perusahaan jasa pengiriman dan asuransi yang bertransaksi dengan pembeli juga termasuk (Pasal 5 ayat 2 PMK 37/2025). Artinya, marketplace memungut juga atas nama penyedia ongkir dan asuransi, bukan hanya atas penjualan Anda.

Tarif dan Dasar Pengenaan: Yang Dihitung Bukan Dana yang Cair

Pasal 8 ayat (1): PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Pajak terutang saat pembayaran diterima marketplace (Pasal 8 ayat 2). Status PKP (Pengusaha Kena Pajak) tidak mengubah ini: dasarnya tetap di luar PPN.

Contoh dasar: penjualan Rp10.000.000 (ilustrasi, tanpa PPN dan PPnBM) → 0,5% × Rp10.000.000 = Rp50.000.

Contoh Lampiran PMK menunjukkan komponen harga yang sering salah dihitung:

Diskon dan voucher. Pasal 1 angka 10 mendefinisikan peredaran bruto sebagai nilai yang diterima dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Pasal 12 ayat (3) mewajibkan invoice memuat harga jual dan potongan harga. Tafsir editorial: secara umum dapat dibaca bahwa diskon tidak mengurangi dasar pungutan, dan media melaporkan FAQ DJP berpandangan sama. Yang belum terang adalah voucher yang ditanggung platform dan perbedaan format invoice antar-marketplace (lihat bagian zona abu-abu).

Transaksi mata uang asing dikonversi dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai dasar pelunasan bea masuk, PPN, dan PPnBM, yang berlaku saat pembayaran diterima (Pasal 8 ayat 9 PMK 37/2025).

Siapa yang Tidak Dipungut, dan Dokumen Apa yang Harus Dikirim

Dokumen dikirim ke marketplace sebelum penghasilan diterima (Pasal 6 ayat 4 PMK 37/2025), dengan tata cara menurut masing-masing marketplace (Pasal 6 ayat 8). Pedagang bertanggung jawab atas kebenarannya (Pasal 6 ayat 9).

Pengecualian lain menurut Pasal 10 ayat (1): jasa pengiriman oleh orang pribadi mitra aplikasi angkutan, penjualan pulsa dan kartu perdana, emas/perhiasan/batu permata oleh pabrikan dan pedagang tertentu, serta pengalihan hak atas tanah/bangunan atau PPJB-nya atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Beberapa hal praktis dari DJP: satu surat pernyataan per NPWP/NIK dapat dipakai untuk semua akun dan marketplace (FAQ DJP PMK 37/2025). Omzet Rp500 juta dihitung dari peredaran bruto usaha menurut Pasal 1 angka 10 (PMK 37/2025); media (Ortax) menyatakan termasuk toko fisik, jadi jangan hanya menghitung omzet online.

Bukti Pungut: Hal yang Anda Pegang adalah Invoice

Pedagang wajib membuat dokumen tagihan lewat sarana yang disediakan marketplace (Pasal 12 ayat 1–2 PMK 37/2025). Invoice itu dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 (Pasal 12 ayat 4), termasuk untuk transaksi yang tidak dipungut (Pasal 12 ayat 5). 

Isi minimumnya (Pasal 12 ayat 3 PMK 37/2025): nomor dan tanggal, nama marketplace, nama akun pedagang, nama dan alamat pembeli, jenis barang/jasa, harga jual, potongan harga, serta nilai PPh Pasal 22.

Jika ada pembetulan atau pembatalan, marketplace menerbitkan dokumen pembetulan atau pembatalan yang juga dipersamakan dengan bukti pungut (Pasal 13 PMK 37/2025). PPh 22 yang tercantum di dalamnya mengikuti perlakuan yang sama: kredit pajak atau bagian pelunasan final (Pasal 13 ayat 5).

Bukti tersedia di Seller Center masing-masing platform dan datanya diperkirakan muncul di Coretax. Cara akses berbeda per platform, jadi cek ulang di akun Anda.

Perlakuan Pajak di Sisi Pedagang

Contoh Lampiran PMK untuk selisih kurang: orang pribadi menyewakan ruangan Rp20.000.000. Marketplace memungut 0,5% = Rp100.000 sebagai bagian PPh final sewa. Kekurangannya (10% − 0,5%) × Rp20.000.000 = Rp1.900.000 disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Tafsir editorial: untuk penjualan barang yang tarif finalnya 0,5%, selisih kurang tidak selalu muncul; ia muncul pada penghasilan yang tarif finalnya lebih tinggi daripada 0,5%.

Konteks PP 20/2026 (mengubah PP 55/2022): tarif final 0,5% dan batas peredaran bruto Rp4,8 miliar setahun tidak berubah (Pasal 56–57). Pasal 57 ayat (1) membatasi pengenaan final pada orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan satu orang, dan koperasi. Tidak termasuk, antara lain, wajib pajak yang memilih tarif umum, bentuk usaha tetap, perseroan perorangan yang didirikan orang pribadi berkeahlian khusus (jasa sehubungan pekerjaan bebas), dan koperasi yang sudah lewat 4 tahun sejak terdaftar (Pasal 57 ayat 2). 

Dampak ke Pencatatan: Tiga Angka yang Tidak Boleh Dicampur

Tiga angka berbeda dalam satu transaksi: nilai penjualan (dasar pengakuan pendapatan), PPh 22 yang dipungut (pajak), dan dana yang cair (kas). Dana cair hampir tidak pernah sama dengan penjualan.

Contoh jurnal (ilustrasi). Penjualan Rp10.000.000; PPh 22 Rp50.000; komisi dan layanan platform Rp600.000 (angka ilustrasi); tidak ada PPN, PPnBM, atau retur. Dana cair = Rp10.000.000 − Rp50.000 − Rp600.000 = Rp9.350.000.

Saat penjualan diakui:

Saat dana cair (tarif umum):

Untuk pedagang PPh final, pungutan merupakan bagian pelunasan pajak final (Pasal 8 ayat 4), bukan kredit pajak. Pada contoh yang sama, baris “Pajak dibayar di muka” lazimnya diganti akun yang mencerminkan pajak final yang sudah dibayar (misalnya beban PPh final, atau uang muka PPh final bila kebijakan akuntansi demikian). Nama akun menyesuaikan kebijakan akuntansi dan masukan konsultan.

Pungutan 1–5 Agustus 2026. Empat marketplace sempat memungut sebelum menghentikan pemungutan 6 Agustus 2026 pukul 00.00 WIB, dan DJP menyatakan pungutan itu dikembalikan kepada pedagang. Jika Anda sudah mencatatnya sebagai pajak dibayar di muka, balik saat dana pengembalian masuk: debit Bank, kredit Pajak dibayar di muka PPh 22. PENG-46 butir 2 menyatakan pengembalian dilakukan oleh marketplace. Soal jadwal dan cara, Shopee menyatakan pengembalian otomatis lewat saldo penjual pada 14 Agustus hingga 30 September 2026 (dikutip DDTCNews); itu pernyataan marketplace, bukan peraturan, dan jendela tersebut sudah lewat per akhir Oktober, jadi cek saldo penjual Anda.

Rekonsiliasi Bulanan

Pakai lembar kerjanya, jangan mulai dari nol. Lima pencocokan di atas lebih mudah dijalankan bila hasilnya tercatat di satu tempat. Template ini memuat kelimanya dengan kolom selisih, status “cocok” atau “perlu dijelaskan”, kolom penjelasan, dan ruang tanda tangan reviewer. Hasilnya bisa Anda simpan sebagai bukti rekonsiliasi sebelum tutup buku.

Unduh di sini: TEMPLATE REKONSILIASI BULANAN

Catatan: Template merupakan contoh alat bantu internal, bukan format resmi DJP.

Zona Abu-Abu

Checklist: Siapa Melakukan Apa dan Kapan

Jika Usaha Anda Bukan Satu Toko, Satu Orang

Tips Legal, Compliance & Governance untuk Tim Pajak dan Akuntansi

Bagi tim akuntansi dan pajak, PPh Pasal 22 marketplace bukan sekadar angka yang terpotong di laporan penyelesaian dana. Ia menyentuh tiga hal sekaligus:

• Dokumen apa yang sah di mata DJP
• Siapa yang bertanggung jawab atas isinya
• Apakah jejaknya bisa ditelusuri saat ada pemeriksaan

Karena pungutan berjalan otomatis, risikonya bergeser dari lupa memotong menjadi salah status atau salah catat.

Tips berikut mengikuti urutan itu: pastikan dasar hukumnya, pastikan angkanya cocok setiap bulan, lalu pastikan pembagian peran membuat keduanya tetap berjalan meski orangnya berganti.

A. Legal

1. Serahkan surat pernyataan atau SKB sebelum penghasilan masuk (Pasal 6 ayat 4 PMK 37/2026). Isinya menjadi tanggung jawab Anda (Pasal 6 ayat 9), jadi tetapkan lebih dulu siapa yang berwenang menandatangani atas nama usaha. [saran praktik untuk penandatangan]
2. Tentukan status pajak sebelum memilih dokumen. Surat pernyataan omzet hanya untuk orang pribadi (Pasal 6 ayat 2 PMK 37/2025), dan wajib pajak yang memilih tarif umum, bukan final, wajib memberitahukannya ke DJP (PP 20/2026 Pasal 57 ayat 2–3).
3. Simpan salinan rilis SP-23/2026 sebagai dasar tanggal mulai, dan mintalah salinan Kepdirjen penunjukan ke marketplace atau DJP karena nomornya belum dipublikasikan.

B. Compliance

1. Setiap bulan, hitung ulang 0,5% dari nilai tagihan dan cocokkan dengan invoice serta dokumen koreksinya, yang sama-sama berkedudukan sebagai bukti pungut (Pasal 12 ayat 4; Pasal 13 ayat 4 PMK 37/2025). Langkahnya ada di bagian rekonsiliasi bulanan di atas.
2. Pedagang PPh final: selisih kurang wajib disetor sendiri dan dilaporkan di SPT Masa Unifikasi, dengan sanksi bila lalai (Pasal 8 ayat 6; Pasal 9 PMK 37/2025). Selisih lebih dapat diajukan pengembalian (Pasal 8 ayat 7 PMK 37/2025).
3. Penghasilan yang sudah dipungut marketplace tidak dipotong lagi oleh pihak lain (Pasal 10 ayat 3 PMK 37/2025), sedangkan yang tidak dipungut tetap terutang PPh dan mengikuti pemotongan serta pelaporan biasa (Pasal 10 ayat 2 PMK 37/2025).

C. Governance

(Saran praktik, bukan ketentuan regulasi.)

1. Pisahkan peran: operasional e-commerce mengunggah dokumen, accounting merekonsiliasi, tim pajak memutuskan SKB dan SPT, dan satu reviewer menandatangani hasil rekonsiliasi.
2. Pegang matriks akun toko × entitas × NPWP/NIK × dokumen × tanggal kirim, dan minta persetujuan tertulis setiap status dokumen berubah. Satu tabel untuk semua akun toko. Matriks yang disebut di butir ini sudah kami siapkan: akun toko, marketplace, entitas, NPWP atau NIK, dokumen yang dikirim, tanggal kirim, penandatangan, dan status persetujuan. Tanggal kirim ulang berikutnya terhitung otomatis, sehingga pembaruan awal Tahun Pajak tidak terlewat. Unduh di sini: TEMPLATE MATRIKS AKUN DAN DOKUMEN.
3. Catat keputusan di area abu-abu (voucher platform, surat terlambat, pengembalian Agustus) dalam memo singkat berisi dasar pertimbangan dan penyetujunya. Tunjuk satu orang yang memeriksa pengumuman DJP sebelum tutup buku, karena jadwal pemungutan sudah beberapa kali berubah.

Menyiapkan Pembukuan

Penjualan dari banyak marketplace lebih mudah dikendalikan bila nilai penjualan, biaya platform, PPh Pasal 22, dan kas dicatat dengan struktur akun yang konsisten. Perlakuan pajaknya tetap keputusan akuntan atau konsultan pajak Anda.

• Operasional: Mekari Jurnal dapat mengimpor data penjualan dari marketplace yang terintegrasi (Shopee dan Tokopedia) ke pembukuan, sehingga tim tidak perlu mengetik ulang pesanan.
• Pengendalian: data yang sudah ada di pembukuan dapat dibandingkan dengan laporan penyelesaian dana dan mutasi bank pada rekonsiliasi bulanan, dan laporan keuangan menampilkan penjualan, biaya platform, serta kas di satu tempat.
• Pemenuhan pajak: pembukuan yang rapi mempermudah menelusuri potongan ke invoice dan menyiapkan data pendukung SPT. Perlakuan pajaknya (kredit atau final), pelaporan SPT, dan tafsir pasal tetap keputusan akuntan atau konsultan pajak Anda; software tidak menggantikannya.

Rapikan pencatatan dan rekonsiliasi penjualan marketplace Anda dengan Mekari Jurnal.

Coba Gratis atau Jadwalkan Demo Mekari Jurnal Sekarang!

Kesimpulan: Catat dengan Rapi, Cocokkan Setiap Bulan

Menurut DJP, PPh 22 marketplace sudah dipungut sejak 1 Oktober 2026, dan mekanismenya bekerja lewat invoice. Tiga hal menentukan kerapian pembukuan: 

• dokumen pengecualian yang benar di setiap akun;
• pemisahan nilai penjualan, pajak, dan kas dalam pencatatan;
• serta rekonsiliasi bulanan yang bisa dijelaskan sampai ke transaksi.

Dasar pengenaan saat ada voucher platform dan mekanisme refund Agustus masih perlu dikonfirmasi sebelum menutup buku.

Referensi

Database Peraturan JDIH BPK. “PMK Nomor 37 Tahun 2025”
Database Peraturan JDIH BPK.”PP Nomor 20 Tahun 2026”
JDIH Kemenkterian Keuangan.”PER-15/PJ/2025”
Pajak.go.id.”Siaran pers DJP SP-23/2026”
Pajak.go.id.”DJP, FAQ pemungutan PPh oleh marketplace”