Terhubung ke SATUSEHAT Belum Cukup, Ini Tantangan Cetak Biru Transformasi Digital Kesehatan di Indonesia

Hampir semua meja pelayanan di fasilitas kesehatan Indonesia kini dihiasi layar komputer. Pendaftaran online aktif, Rekam Medis Elektronik (RME) berjalan, dan integrasi ke SATUSEHAT pun tercentang.

Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang tidak banyak orang menyadari: 

Apakah data yang masuk dari berbagai ‘pintu’ itu benar-benar saling mengalir atau hanya sekadar tersimpan di ‘kotak’nya masing-masing?

Jelas ini bukan pertanyaan retoris. Ini pertanyaan yang menentukan beberapa hal-hal vital dalam operasional rumah sakit:

• Apakah klaim BPJS Kesehatan bisa cair tepat waktu tanpa revisi berulang?
• Apakah jajaran manajemen bisa membaca kondisi keuangan dan arus kas rumah sakit hari ini juga?
• Apakah dokter dan tenaga medis menghabiskan waktunya untuk merawat pasien, atau justru tenggelam dalam tumpukan berkas?

Melalui kacamata cetak biru transformasi digital kesehatan, artikel ini membedah kesenjangan tersebut mulai dari kalkulasi kerugian global versi McKinsey, hingga realitas pahit di balik tingginya statistik klaim BPJS yang tertunda di Indonesia.

Data Pasien yang Berantakan Itu Mahal — Lebih dari 300 Miliar USD Setahun

Ketika data pasien tersekat di berbagai departemen, spesialisasi, dan lokasi, rumah sakit akan kehilangan nilai ekonomi hingga USD 300 miliar lebih setiap tahunnya (Laporan McKinsey Global via The Jakarta Post).

Angka ratusan miliar dolar tersebut memang berskala global, bukan hitungan khusus Indonesia. Meski begitu, mekanisme kebocorannya tetap saja sama:

1. Klaim ditolak & revisi berulang
2. Waktu tenaga medis terbuang
3. Keputusan bisnis yang terlambat

Baca Juga: 10 Contoh Teknologi Kesehatan untuk Rumah Sakit di Indonesia

Lapor ke Pemerintah Sudah Selesai, Bagaimana dengan Alur Data Internal Rumah Sakit?

Jika ada satu inisiatif yang paling layak disebut sebagai “cetak biru” digitalisasi kesehatan di Indonesia, itu adalah SATUSEHAT.

Platform ini lahir dari cermin retak pandemi COVID-19 yang mengekspos betapa terfragmentasinya data kesehatan nasional. Untuk mengatasinya, Kementerian Kesehatan membentuk Digital Transformation Office (DTO) dan membangun fondasi teknologi yang sangat serius:

• Standarisasi protokol data: Mengadopsi standar internasional HL7-FHIR.
• Kamus terminologi medis: Menggunakan standar ICD-10 dan SNOMED CT agar diagnosis terdata seragam.
• Keamanan & privasi data: Didukung sertifikasi keamanan ISO 27001 dan ISO 27799 (ResearchGate).

Ini standar yang serius, dan patut diakui sebagai fondasi yang kuat. Namun, ada batas tak kasatmata pada cetak biru ini.

SATUSEHAT dirancang untuk pertukaran data dari fasilitas kesehatan ke pemerintah (Faskes-to-Government). 

Ini standar yang serius, dan patut diakui sebagai fondasi yang kuat. Tapi cetak biru ini dirancang untuk satu tujuan spesifik: pertukaran data ANTAR fasilitas kesehatan ke pemerintah. 

Platform ini tidak dirancang untuk mengelola alur data di internal rumah sakit seperti menghubungkan unit rekam medis, kasir, farmasi, hingga bagian keuangan.

Pelajaran dari Sektor Swasta: Indah di Depan, Belum Tentu Rapi di Belakang

Di sektor swasta, kita melihat lompatan luar biasa pada sisi konsumen. McKinsey & Company (2025) menyoroti transformasi Halodoc dari platform telekonsultasi sederhana menjadi ekosistem raksasa dengan 20+ juta pengguna, lengkap dengan integrasi BPJS Kesehatan hingga jangkauan ke pulau-pulau terluar (Mordor Intelligence).

Ini adalah contoh sukses yang luar biasa dari sisi front-end dan aksesibilitas pasien.

Namun titik kritisnya adalah: 

Secanggih apa pun akses konsumen di depan dan sepatuh apa pun faskes melapor ke SATUSEHAT di tingkat nasional, hal itu tidak otomatis menyelesaikan kekacauan tata kelola data operasional di dalam rumah sakit.

Baca Juga: Transformasi Digital Kesehatan: Teknologi dan Implementasinya

88% Rumah Sakit Sudah Pakai SIMRS, Namun Klaim BPJS Masih Menumpuk Rp5,92 Triliun

Di sinilah kesenjangan di lapangan paling nyata terasa.

Di satu sisi, adopsi teknologi di sektor kesehatan tampak sangat tinggi: sekitar 88% fasilitas kesehatan di Indonesia telah mengadopsi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) (Sistem Kesehatan Indonesia).

Namun di sisi lain, nilai klaim BPJS Kesehatan yang tertunda (pending claim) justru membengkak hingga Rp5,92 triliun dengan 3,69 juta kasus pada akhir 2024 (Bisnis.com). Menurut data Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), rata-rata klaim yang tertunda ini melonjak hingga 20% sepanjang tahun tersebut (Tempo).

Akar masalahnya sejatinya sudah sangat dikenal di kalangan pengelola rumah sakit di Indonesia, yaitu fragmentasi sistem. 

Banyak fasilitas kesehatan beroperasi menggunakan software yang berbeda untuk kasir, rekam medis, farmasi, dan laboratorium.

Ketika data dari berbagai unit ini tidak saling terhubung, rentetan dampaknya langsung menggerogoti operasional. Hal ini akan ditandai dengan terjadinya duplikasi pencatatan, tingginya risiko human error saat menginput ulang data, hingga rumitnya proses rekonsiliasi keuangan. 

Ini adalah pola yang persis sama dengan temuan McKinsey di tingkat global, hanya saja terjadi dalam skala dan konteks Indonesia.

Kenapa Pelaporan ke Pemerintah Lancar, Tapi Internalnya Masih Kacau?

Ada logika yang sangat sederhana di balik fenomena ini.

Kepatuhan pelaporan ke SATUSEHAT bersifat wajib dan diawasi secara langsung oleh pemerintah, sehingga rumah sakit memiliki insentif serta prioritas tinggi untuk memenuhinya.

Sebaliknya, integrasi data di internal rumah sakit tidak diwajibkan oleh siapa pun.

Hal-hal seperti: apakah rekam medis pasien bisa langsung berubah jadi tagihan di kasir, atau apakah jadwal kerja dokter bisa otomatis menghitung biaya lembur, sering kali hanya dianggap sebagai “masalah internal biasa”.

Karena tidak ada yang menagih atau mengawasi, pembenahannya terus ditunda. Rumah sakit baru sadar saat masalahnya sudah menumpuk dan membuat operasional harian kacau.

Risiko Nyata Saat Tata Kelola Data Dibiarkan Tanpa Arah

Membiarkan data terpisah-pisah bukan sekadar persoalan “sistem yang kurang rapi”. Dampaknya langsung mengancam kesehatan finansial dan kelancaran operasional rumah sakit:

• Arus Kas Tersekat: Pendapatan yang seharusnya sudah cair justru mengambang berbulan-bulan akibat penumpukan klaim tertunda.
• Waktu Medis Tersita: Dokter dan staf kehabisan waktu untuk pasien karena harus mencocokkan berkas secara manual.
• Risiko Kepatuhan Tinggi: Aturan baru iDRG menuntut akurasi data tinggi—sistem yang berantakan akan makin sulit memenuhi standar.
• Keputusan Terlambat: Pimpinan tidak bisa membaca kondisi keuangan secara real-time, membuat arah kebijakan bisnis menjadi tidak akurat.

Baca Juga: 7 Aplikasi Klinik & Farmasi Terbaik untuk Kelola Layanan Kesehatan

Lima Pilar Cetak Biru Tata Kelola Data Kesehatan

Sebelum tergesa-gesa mengadopsi software baru, fasilitas kesehatan perlu merapikan kerangka kerja untuk data yang sudah ada. Lima pilar ini bisa menjadi titik awalnya:

1. Kepemilikan Data yang Jelas: Menentukan penanggung jawab mutlak (data owner) untuk tiap jenis data (rekam medis, billing keuangan, SDM, hingga berkas klaim).
2. Standarisasi & Validasi Sejak Awal: Memasang filter otomatis untuk mencegah duplikasi data pasien maupun inkonsistensi data mitra/vendor.
3. Alur Persetujuan Terdokumentasi: Mengganti kesepakatan verbal antar-unit dengan alur persetujuan (approval workflow) yang tercatat rapi di dalam sistem.
4. Keamanan & Kepatuhan Terintegrasi: Memastikan perlindungan data sensitif selalu selaras dengan regulasi nasional dan standar SATUSEHAT.
5. Interoperabilitas Internal: Membuka sumbatan data di dalam rumah sakit agar sistem rekam medis, kasir, farmasi, dan keuangan bisa ‘saling bicara’ secara otomatis.

Ini Cara Mekari Membantu Menjalankan Cetak Biru Transformasi Digital Kesehatan

Aplikasi rekam medis dan kepatuhan ke SATUSEHAT adalah fondasi awal yang penting. Namun seperti yang ditunjukkan oleh tingginya angka klaim BPJS yang tertunda, kepatuhan ke pemerintah saja belum cukup untuk menyelesaikan masalah operasional internal.

Di sinilah ekosistem terintegrasi Mekari integrated platform mengambil peran.

Mekari menghubungkan data operasional, keuangan, hingga SDM fasilitas kesehatan ke dalam satu rantai yang saling terintegrasi. 

Hasilnya? Pimpinan rumah sakit tidak perlu lagi menghabiskan waktu berlarut-larut hanya untuk merekonsiliasi data secara manual dari satu unit ke unit lain.

Jadi tunggu apa lagi? Segera benahi alur data bisnis Anda, tidak harus dilakukan dengan merombak total seluruh sistem sekaligus.

Jika Anda ingin melihat sejauh mana kesiapan tata kelola data di fasilitas kesehatan Anda saat ini, tim ahli Mekari siap membantu melakukan asesmen awal secara objektif dan disesuaikan dengan kondisi operasional faskes Anda. Eksplor Mekari untuk industri kesehatan sekarang!

Referensi:

• The Jakarta Post. (2022). Toward the Digitization of the Health Systems in Indonesia.
• Blantika Multidisiplin Ilmu. (2025). Peran Unit Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan dalam Tata Kelola Indonesia Health Service (SATUSEHAT).
• Mordor Intelligence. (2025). Indonesia Connected Healthcare Market Size & Share Analysis.
• Sistem Kesehatan Indonesia. (2025). Penyebab Klaim BPJS Pending Akibat SIMRS.
• Tempo (dikutip melalui MedMinutes). (2024). Verifikasi Berkas Klaim BPJS Sebelum Submit: 5 Checklist Reject.