Pemerintah Indonesia memberikan kepastian hukum dan ekonomi melalui penegasan kebijakan “No New Tax” untuk tahun fiskal 2026.
Artinya, meskipun target penerimaan pajak tetap ditingkatkan, pemerintah memastikan tidak ada penambahan jenis pajak baru maupun kenaikan tarif pajak yang sudah berlaku.
Kebijakan ini menjadi sinyal positif bagi dunia usaha karena membantu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memudahkan perencanaan keuangan sektor swasta.
Pernyataan resmi pemerintah terkait kebijakan No New Tax
Pemerintah menegaskan tidak ada kenaikan tarif maupun penambahan jenis pajak baru pada tahun 2026, meskipun target penerimaan negara dan pajak diproyeksikan meningkat secara signifikan.
Kebijakan ini dijalankan tanpa revisi tarif atau pengenaan pajak baru, sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.
Menteri Keuangan juga memastikan bahwa strategi fiskal 2026 tetap mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan regulasi yang berlaku, tanpa memperluas objek pajak atau menaikkan tarif yang sudah ada.
Untuk mencapai target penerimaan pajak, pemerintah menempuh langkah berikut:
- Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan pelayanan yang lebih baik.
- Melanjutkan reformasi administrasi perpajakan agar proses lebih sederhana dan transparan.
- Mendorong digitalisasi sistem perpajakan, termasuk penguatan Coretax DJP, tanpa menambah beban atau pungutan baru bagi wajib pajak.
Dampak positif kebijakan no new tax 2026 bagi UMKM dan konsumen
Kebijakan tidak adanya pajak baru maupun kenaikan tarif pajak pada 2026 ini sangat penting, terutama bagi kelompok yang paling sensitif terhadap perubahan kebijakan fiskal, seperti UMKM dan konsumen rumah tangga.
1. Stabilitas harga dan terjaganya daya beli konsumen
Dengan tidak diberlakukannya kenaikan tarif PPN atau pajak konsumsi baru pada 2026, tekanan terhadap harga barang dan jasa dapat ditekan.
Kondisi ini membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan menengah dan rendah, sehingga konsumsi domestik tetap tumbuh.
2. Kepastian arus kas dan perencanaan usaha UMKM
Tanpa risiko pungutan pajak tambahan yang muncul secara tiba-tiba, UMKM dapat menyusun perencanaan bisnis jangka menengah dengan lebih percaya diri, menjaga margin laba, serta mengalokasikan arus kas untuk pengembangan usaha seperti peningkatan kapasitas produksi, pemasaran, dan digitalisasi.
3. Iklim investasi yang lebih prediktif dan kondusif
Stabilitas kebijakan pajak menciptakan predictable tax regime, yaitu rezim perpajakan yang dapat diprediksi.
Kondisi ini menurunkan risiko bisnis, memudahkan pengambilan keputusan investasi, dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. Dalam jangka menengah, hal ini berpotensi mendorong ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja.
4. Peningkatan penerimaan tanpa membebani konsumen
Pemerintah memilih meningkatkan penerimaan negara melalui perbaikan kepatuhan wajib pajak, reformasi administrasi, dan digitalisasi sistem perpajakan seperti Coretax DJP.
Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat serta keberlangsungan usaha.
Dengan kebijakan no new tax 2026 yang memberikan kepastian tarif dan regulasi, fokus wajib pajak kini bergeser. Tantangannya bukan lagi pada potensi kenaikan pajak, melainkan pada ketepatan administrasi, kesiapan sistem, dan disiplin kepatuhan.
Karena itu, persiapan pajak menjelang tahun baru dan penutupan pajak akhir tahun menjadi langkah krusial agar bisnis tetap sehat dan compliant.
Checklist pajak akhir tahun (year-end tax closing)
Sebelum menutup buku akhir tahun, penting untuk memastikan seluruh kewajiban pajak telah diperiksa dan dipenuhi dengan benar. Checklist berikut dapat membantu proses year-end tax closing berjalan lebih aman:
- Rekonsiliasi data keuangan dan pajak: Cocokkan omzet dalam laporan keuangan dengan SPT Masa PPN untuk memastikan tidak ada selisih yang berpotensi menimbulkan koreksi.
- Validasi data NIK dan NPWP: Pastikan identitas wajib pajak dan karyawan sudah terintegrasi dan sesuai, sejalan dengan kebijakan pemadanan data.
- Pengecekan kredit pajak: Kumpulkan seluruh bukti potong PPh (PPh 21, 22, dan 23) dari pihak ketiga agar hak kredit pajak tidak hilang.
- Kesiapan dokumentasi transfer pricing: Bagi perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi, pastikan dokumen transfer pricing (TP Doc) telah disiapkan sebelum tenggat waktu pelaporan.
Persiapan pajak menyambut tahun baru
Memasuki tahun fiskal yang stabil secara tarif namun semakin ketat secara administrasi, wajib pajak perlu bersikap proaktif agar tidak tertinggal oleh perubahan sistem dan mekanisme pengawasan.
Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan antara lain:
- Menentukan anggaran pajak sejak awal: Proyeksikan kewajiban pajak berdasarkan estimasi pertumbuhan bisnis tahun depan agar arus kas tetap terjaga dan tidak terjadi kekurangan likuiditas.
- Membangun SOP pencatatan yang rapi dan konsisten: Pastikan seluruh transaksi dicatat sesuai standar akuntansi dan ketentuan perpajakan untuk meminimalkan risiko sanksi administratif, terutama di tengah pengawasan otomatis melalui Coretax.
- Mempersiapkan dan melatih tim internal: Reformasi digital menuntut tim keuangan memahami sistem pelaporan terbaru. Pelatihan sejak awal akan membantu proses transisi berjalan lebih lancar dan efisien.
Siap tutup tahun fiskal tanpa drama?
Jangan biarkan kerumitan administratif menjadi batu sandungan di akhir tahun. Dengan memahami strategi pajak terbaru dan transisi menuju sistem digital seperti Coretax, Anda bisa menutup tahun fiskal dengan percaya diri dan mulai tahun baru dengan langkah yang lebih terencana.
Bagi Anda yang butuh panduan komprehensif namun praktis, Anda bisa temukan berbagai kursus pajak, materi terkini, dan pelatihan online di Mekari University, solusi belajar terpadu untuk tim keuangan dan pemilik bisnis yang ingin tetap selangkah di depan.
