Mantan Menkominfo Rudiantara di Mekari Conference 2026, Ibaratkan Listrik sebagai Nasi

Menteri Komunikasi dan Informatika 2014 sampai 2019, Rudiantara, dalam sesi Economic Landscape di Mekari Conference 2026, Raffles Hotel Jakarta, Selasa (29/09/2026).

Pada 2025, setiap penduduk Indonesia hanya kebagian sekitar 1,5 watt kapasitas pusat data. Rata-rata ASEAN berada di kisaran 5 sampai 6 watt per orang, Malaysia 10 sampai 12 watt, dan Singapura lebih dari 150 watt, menurut riset sektor telekomunikasi Indo Premier Sekuritas yang terbit pada September 2025.

Angka itu jarang muncul dalam percakapan tentang AI di ruang rapat. Yang lebih sering dibahas adalah model mana yang dipakai, use case apa yang diprioritaskan, dan berapa anggarannya. Padahal setiap model AI berjalan di atas server, setiap server berada di pusat data, dan setiap pusat data membutuhkan listrik yang besar dan stabil.

Di Mekari Conference 2026, Selasa (29/09/2026), Rudiantara membawa percakapan ke lapis paling dasar itu. Ia pernah menjabat Wakil Direktur Utama PLN, lalu memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2014 sampai 2019, ketika jaringan serat optik Palapa Ring dibangun. Dalam sesi yang dipandu Suwandi Soh itu, ia memakai analogi yang sangat Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014 sampai 2019, Rudiantara, mengatakan, “Orang kita kalau makan tanpa nasi rasanya belum makan. Seperti atletik yang disebut ibu dari olahraga, listrik adalah ibu dari bisnis,” tuturnya.

Mengapa listrik menjadi lapis pertama infrastruktur AI?

Rudiantara meminjam kerangka yang dipaparkan Jensen Huang, CEO Nvidia, yang membagi industri AI ke dalam lima lapis. Paling bawah ada listrik, lalu chip, infrastruktur seperti pusat data, model AI (misalnya large language model atau LLM, model bahasa yang menjadi otak chatbot), dan paling atas aplikasi yang dipakai pengguna. 

Huang sendiri, dalam tulisannya di blog Nvidia pada Maret 2026, menyebut energi sebagai prinsip pertama infrastruktur AI sekaligus batas seberapa banyak kecerdasan yang bisa dihasilkan sistem.

Tabel 1 – Lima Lapis AI dan Posisi Indonesia di Tiap Lapis

Urutan itu menggambarkan ketergantungan. Setiap lapis hanya bisa tumbuh secepat lapis di bawahnya. Pusat data, yaitu gedung berisi ribuan server yang menyimpan dan mengolah data, tidak bisa beroperasi tanpa pasokan daya 24 jam.

Skalanya terus membesar. Badan Energi Internasional (IEA) mencatat konsumsi listrik pusat data dunia naik 17 persen pada 2025 menjadi sekitar 485 TWh, lalu memproyeksikannya mendekati 950 TWh pada 2030, atau sekitar 3 persen dari permintaan listrik global. Dalam laporan sebelumnya, IEA memperkirakan permintaan listrik pusat data Asia Tenggara naik lebih dari dua kali lipat pada 2030.

Di Indonesia, porsinya masih kecil. Lembaga kajian energi Ember mencatat pusat data di Indonesia memakai sekitar 6,7 TWh listrik pada 2024, sementara produksi listrik PLN dan pembangkit swasta pada tahun yang sama sekitar 339 TWh. Artinya, persoalan hari ini bukan beban pusat data terhadap sistem nasional, melainkan kesiapan sistem untuk menampung pertumbuhan berikutnya.

Seberapa cepat listrik Indonesia bertambah?

Indonesia tidak diam. Data Kementerian ESDM menunjukkan kapasitas pembangkit nasional naik dari 72,75 GW pada 2020 menjadi 107,51 GW pada 2025. Konsumsi listrik per kapita juga naik dari 1.411 kWh pada 2024 menjadi 1.584 kWh pada 2025.

Dalam rentang yang lebih panjang, kapasitas itu sudah sekitar dua kali lipat dari 53,1 GW pada 2014, menurut data ESDM yang dihimpun Indo Premier Sekuritas.

Gambar 2 – Kapasitas Pembangkit Nasional Dua Kali Lipat sejak 2014

Sumber: Kementerian ESDM, diolah Indo Premier Sekuritas, (2026)

Namun Rudiantara mengajak audiens melihat tetangga. Ia membandingkan Indonesia dengan Vietnam, yang menurut catatan IAEA hanya memiliki kapasitas sekitar 11,6 GW pada 2005. Pada akhir 2025, perusahaan listrik negara Vietnam, EVN, melaporkan kapasitas sekitar 87,6 GW, atau naik kira-kira 7,6 kali.

“Tidak heran, menurut saya, ekonomi Vietnam tiga tahun terakhir melesat. Mereka negara yang mempersiapkan diri agar ekonominya tumbuh,” ujar Rudiantara.

Angka pertumbuhan memberi konteks pada pengamatan itu. Kantor Statistik Nasional Vietnam mencatat ekonominya tumbuh 5,05 persen pada 2023, 7,09 persen pada 2024, dan 8,02 persen pada 2025. Pada periode yang sama, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen, 5,03 persen, dan 5,11 persen.

Gambar 3 – Vietnam Menambah Listrik 7,6 Kali dan Tumbuh Lebih Cepat dalam Tiga Tahun Terakhir

Sumber: IAEA, EVN, Kantor Statistik Nasional Vietnam, dan BPS, (2026)

Perbandingan itu perlu dibaca hati-hati. Banyak faktor yang menjelaskan pertumbuhan Vietnam, dan listrik hanya salah satunya. Yang bisa dipegang adalah poin Rudiantara soal urutan, yakni negara yang menyiapkan fondasi lebih dulu punya ruang lebih lebar ketika permintaan datang.

Mengapa membangun pembangkit kini makin lama?

Menambah listrik tidak semudah menambah anggaran. Rudiantara menyebut waktu tunggu turbin untuk pembangkit gas sekarang enam tahun, padahal sepuluh tahun lalu masih tiga tahun.

“Membangun pembangkit di Indonesia tidak mudah, apalagi sekarang di mana-mana orang butuh listrik untuk AI,” tuturnya.

Laporan industri mengonfirmasi arahnya. Utility Dive melaporkan, pada kuartal kedua 2026, GE Vernova mencatat antrean pesanan dan reservasi turbin gas sebesar 116 GW, dengan slot pengiriman untuk pesanan baru yang kini jatuh pada 2031. 

Waktu tunggu pembangkit gas siklus gabungan naik dari 3,5 tahun pada 2023 menjadi sekitar lima tahun, bahkan tujuh tahun untuk jenis tertentu.

Tabel 1 – Antrean Turbin Gas Global per Pabrikan

Sumber: Utility Dive dan EUCI, (2026)

IEA mencatat pesanan turbin gas global melonjak 70 persen pada 2025, lonjakan yang menurut lembaga itu menyingkap titik sempit dalam rantai pasok teknologi energi. Permintaannya datang dari banyak arah, termasuk pusat data. Bagi Indonesia, persoalannya tetap sama, karena slot yang terbatas diperebutkan banyak negara sekaligus.

Di titik ini ada satu hal yang patut dicermati. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025 sampai 2034 menargetkan tambahan 69,5 GW. Pada lima tahun pertamanya, 9,2 GW dari 27,9 GW berasal dari pembangkit gas.

Gambar 4 – Sepertiga Rencana Pembangkit Lima Tahun Pertama Bergantung pada Gas

Sumber: Kementerian ESDM, (2025)

Jika dua data itu disandingkan, rencana gas di paruh pertama RUPTL bertemu pasar turbin yang slotnya penuh hingga awal 2030-an. Ini bukan prediksi bahwa rencana itu akan terlambat. Sebagian proyek bisa jadi sudah memesan turbinnya, dan GE Vernova bukan satu-satunya pemasok. Namun waktu, bukan hanya dana, menjadi variabel yang perlu diawasi.

Benarkah kapasitas pusat data kita sudah besar?

Di panggung, Rudiantara menyebut kapasitas pusat data Indonesia besar dibanding negara tetangga. Secara total, angkanya memang terus tumbuh. Saat angka per penduduk tadi dihitung, kapasitas terpasang nasional sekitar 420 MW. 

Kini Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia (IDPRO) memperkirakan kapasitasnya berada di kisaran 520 sampai 682 MW pada pertengahan 2026, bergantung pada cakupan pengukurannya. Namun Johor, salah satu negara bagian di Malaysia, mencatat sekitar 1.110 MW kapasitas operasional pada semester pertama 2026, melampaui seluruh Indonesia.

Gambar 5 – Kapasitas Pusat Data per Penduduk Indonesia Terendah di Antara Negara Pembanding

Sumber: Indo Premier Sekuritas, (2025)

Ukuran per penduduk juga tidak menceritakan semuanya. Riset yang sama mencatat lama padam listrik rata-rata (SAIDI) di Indonesia sekitar 320 menit per tahun pada 2024, dibanding sekitar 48 menit di Malaysia dan kurang dari satu menit di Singapura. 

Indo Premier juga mencatat izin pusat data dan penyambungan listrik di Indonesia kerap butuh lebih dari 12 bulan, sementara di Singapura dan Malaysia kurang dari tiga bulan.

Indonesia punya satu keunggulan yang jelas, yaitu harga. Tarif listrik untuk pengguna industri besar seperti pusat data berkisar US 0,08 sampai0,11 perkWh,dibanding US0,20 sampai 0,25 di Singapura dan sekitar USD0,14 di Johor, menurut riset yang sama. Listriknya relatif murah, tetapi keandalan dan kecepatan penyambungannya masih tertinggal.

Poin Rudiantara yang lebih penting justru tetap berlaku, yakni pertumbuhan pusat data dibatasi sumber daya. Singapura sempat membekukan persetujuan pusat data baru pada 2019 sampai 2022 karena keterbatasan energi, air, dan lahan, sebelum membukanya kembali secara selektif. Johor, pada November 2025, menghentikan persetujuan pusat data kelas tertentu karena konsumsi airnya terlalu besar.

Singapura juga ingin membeli listrik bersih dari Indonesia. Enam proyek di Indonesia sudah mengantongi lisensi bersyarat dari Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA). Pada 6 Juli 2026, kedua negara menandatangani sejumlah nota kesepahaman untuk mewujudkan rencana pasokan sekitar 3,4 GW hingga 2035. 

Namun, seperti yang disinggung Rudiantara, kesepakatan finalnya belum rampung. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan harga jual listriknya masih dinegosiasikan.

Proyeksi Ember memperlihatkan ke mana arus berikutnya mengalir. Permintaan listrik pusat data Malaysia diperkirakan naik dari 8,5 TWh pada 2024 menjadi 68 TWh pada 2030, sedangkan Indonesia dari 6,7 TWh menjadi 26 TWh.

Gambar 6 – Proyeksi Permintaan Listrik Pusat Data ASEAN 2024 dan 2030

Sumber: Ember, (2025)

Berapa sebenarnya listrik yang dibutuhkan pusat data kita?

Kedua angka itu tidak bisa dibandingkan langsung, karena satu menghitung kebutuhan tenaga listrik dan yang lain menghitung kebutuhan kapasitas. Namun selisih sebesar itu menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan listrik pusat data masih menyimpan ketidakpastian besar. 

Ketua IDPRO, Hendra Suryakusuma, menyebut biaya membangun pusat data kini sekitar USD10 juta per megawatt, belum termasuk lahan.

Tabel 2 – Dua Proyeksi Kebutuhan Listrik Pusat Data yang Berbeda Ukuran

Sumber: PLN, (2026)

Ada satu angka lain yang jarang disorot. Sekitar 99 persen kapasitas pusat data yang dilayani PLN berada di sistem Jawa, Madura, dan Bali. Dengan kata lain, layanan digital banyak perusahaan bergantung pada satu sistem kelistrikan yang sama.

Lapis mana yang paling mungkin dimenangkan Indonesia?

Menjawab pertanyaan itu, moderator Suwandi Soh mengutip pandangan dari sesi OpenAI di panggung yang sama. Jarang ada negara yang menguasai kelima lapis sekaligus. Kebanyakan memilih lapis tempat mereka ingin unggul, lalu bermitra untuk lapis lain.

Di lapis chip, Rudiantara melihat posisi Indonesia ada di desain, lewat perusahaan seperti Xirka, sementara produksi dan foundry (pabrik pembuat chip) berada di luar negeri. “Tidak apa-apa, setidaknya kita ada di rantai pasok,” ujarnya.

Untuk lapis atas, ia lebih optimistis.

“Dari lima lapis itu, yang sebetulnya berpotensi cepat bagi kita adalah lapis paling atas, karena pasarnya ada dan talentanya ada,” kata Rudiantara.

Tabel 3 – Lima Lapis AI, Posisi Indonesia, dan Implikasinya bagi Perusahaan

Sumber: Kerangka editorial Mekari, (2026)

Di lapis aplikasi inilah perusahaan memakai AI untuk pekerjaan sehari-hari, mulai dari chatbot hingga AI agent yang menjalankan tugas bertahap. Rudiantara juga menambahkan syarat yang membuat lapis atas tidak otomatis menjadi milik Indonesia. 

“Lapis keempat dan kelima bergantung pada orangnya, siap atau tidak,” katanya.

Di level perusahaan, kesiapan itu masih menjadi pekerjaan rumah. Riset AWS dan Strand Partners pada Agustus 2025 mencatat 76 persen bisnis pengadopsi AI di Indonesia masih berhenti di use case dasar, seperti efisiensi dan penyederhanaan proses.

Apa artinya bagi perusahaan yang sedang menyusun rencana AI?

Sebagian besar perusahaan tidak membangun pembangkit atau pusat data sendiri. Namun hampir semua perusahaan yang memakai AI bergantung pada keduanya, lewat penyedia cloud atau pusat data pihak ketiga.

Tidak semua perusahaan terdampak sama besar. Perusahaan yang bebas memakai cloud regional di luar negeri relatif lebih leluasa. 

Yang paling terdampak adalah perusahaan di sektor yang wajib menyimpan datanya di dalam negeri, misalnya sektor keuangan dan publik yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

Kelompok lain yang terdampak adalah perusahaan dengan beban kerja yang sensitif terhadap kecepatan respons, dan perusahaan yang menjalankan AI dalam skala besar di Indonesia. Bagi semua perusahaan, keputusan lokasi data juga perlu ditimbang dengan aturan pelindungan data pribadi.

Kerangka lima lapis bisa diterjemahkan menjadi pertanyaan bisnis yang sangat praktis.

Tabel 7 – Lima Pertanyaan Infrastruktur sebelum Menyusun Peta Jalan AI

Sumber: Kerangka editorial Mekari, (2026)

1. Di mana komputasi AI kita berjalan, di dalam negeri atau luar negeri, dan apa konsekuensinya bagi data pelanggan?
2. Di sistem kelistrikan mana pusat data penyedia kita berada, dan apa rencana cadangannya?
3. Apakah rencana kita mengasumsikan kapasitas lokal yang belum tersedia?
4. Apakah kontrak dengan penyedia menjelaskan ketersediaan layanan dan jadwal ekspansi?
5. Di lapis mana kita benar-benar bersaing, dan lapis mana yang lebih baik kita sewa?

Pertanyaan pertama dan kedua sering terlewat karena dianggap urusan tim IT. Padahal jawabannya menentukan risiko kepatuhan data dan kelangsungan layanan, dua hal yang menjadi urusan direksi. Pertanyaan pertama juga terkait dengan pilihan klasik antara cloud dan on-premise.

Rudiantara sendiri mengingatkan agar korporasi tidak terpaku pada teknologinya. 

“Bagi korporasi, jangan terperangkap oleh AI, seolah-olah dengan AI semuanya beres. Yang nomor satu tetap proses bisnis,” ujarnya.

Mengapa waktunya semakin sempit?

Rudiantara menutup bagian ini dengan soal waktu. Menurut perkiraannya, jendela bonus demografi Indonesia, yaitu masa ketika penduduk usia produktif paling dominan, akan tertutup sekitar 2033 sampai 2035.

“Setelah itu kita masuk fase penuaan penduduk, sementara kita belum siap di sisi AI. Makanya saya selalu bilang, ayo cepat,” kata Rudiantara.

Proyeksi Penduduk Indonesia 2020 sampai 2050 dari BPS memberi ruang sedikit lebih panjang. Bonus demografi umumnya diukur dari rasio ketergantungan, yaitu jumlah penduduk usia nonproduktif yang ditanggung setiap 100 penduduk usia produktif. 

Rasio ini diproyeksikan naik dari 44,02 persen pada 2025 menjadi 49,91 persen pada 2040, lalu melewati ambang 50 persen dan mencapai 52,01 persen pada 2045. Apa pun tahunnya, jendelanya tetap menyempit.

“Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” tutur Rudiantara.

Pesannya tidak pesimistis. Di awal sesi, ia menyebut dirinya optimis selama pola pikir dan orangnya siap lebih dulu. Listrik, chip, dan pusat data memang lapis yang berat dan lambat. Lapis aplikasi dan talenta bisa digarap sekarang oleh perusahaan mana pun.

Bagi pemimpin bisnis, pilihannya bukan menunggu infrastruktur selesai. Pilihannya adalah memahami batas lapis bawah, lalu bergerak secepat mungkin di lapis yang bisa dimenangkan.

Baca juga: Wani Sabu di Mekari Conference 2026: Mengapa AI Saja Tidak Cukup untuk Membangun Kepercayaan Pelanggan?

Referensi

• Antara. “Prabowo Assigns Danantara to Implement Singapore Power Deal“
• BPS. “Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen“
• BPS. “Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2023 Tumbuh 5,04 Persen“
• Ember. “From AI to Emissions: Aligning ASEAN’s Digital Growth with Energy Transition Goals“
• Energy News Beat (merujuk Utility Dive). “GE Vernova’s Gas Turbine Backlog Hits 116 GW“
• Erajaya Swasembada. “Riwayat Hidup Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan, RUPS Tahunan 29 Juni 2026“
• EUCI. “Natural Gas Turbine Manufacturers See Order Backlog Grow“
• IAEA. “Country Nuclear Power Profiles, Vietnam“
• IEA. “Energy and AI: Energy Demand from AI“
• Indo Premier Sekuritas. “Telecommunications Sector Update: Unlocking Indonesia’s Full Data Center Potential“
• Katadata. “Ekspor Listrik Masuk Babak Baru, Singapura Siapkan Backup Cegah Listrik Padam“
• Kementerian ESDM. “Kapasitas Pembangkit Naik 7 GW, Akses Listrik Masyarakat Meningkat“
• Ministry of Trade and Industry Singapore. “Joint Media Statement MTI and Danantara Indonesia on Cross-Border Electricity Trade“
• Viet Nam News. “Viet Nam Records 8.02% GDP Growth in 2025, 8.46% in Q4“