8 Contoh KPI Legal Department yang Aplikatif untuk Perusahaan

Peran departemen legal kini tidak terbatas pada kepatuhan hukum semata.

Untuk memastikan bahwa kontribusinya terlihat dan terukur, perusahaan perlu menggunakan KPI legal department. 

Dengan indikator yang tepat, tim legal dapat mengevaluasi efisiensi kerja hingga dampak bisnis secara holistik. 

Artikel ini akan membahas 8 KPI legal department yang aplikatif dan relevan untuk digunakan tim legal perusahaan.

1. Jumlah kontrak masuk yang diproses

KPI ini mengukur total kontrak yang ditangani oleh tim legal dalam periode tertentu, termasuk kontrak yang dibuat, ditinjau, dinegosiasikan, atau diperbarui.

Aspek yang diukur secara detail:

• Jumlah kontrak baru per bulan/kuartal/tahun: menunjukkan tren pertumbuhan aktivitas legal.
• Jenis kontrak: seperti NDA, vendor agreement, distributor contract, partnership agreement, dll.
• Sumber permintaan kontrak: dari divisi mana permintaan kontrak paling banyak berasal.
• Nilai kontrak: jika memungkinkan, melacak nilai nominal kontrak untuk memahami tingkat kompleksitas dan risikonya.
• Tingkat keterlibatan tim legal: apakah hanya review, drafting penuh, atau joint review dengan pihak eksternal.

Tujuan pengukuran: Untuk memantau beban kerja legal team, mengidentifikasi kontrak yang bisa diotomatisasi (misalnya dengan template), serta memahami kontribusi legal terhadap pertumbuhan bisnis.

2. Waktu pemrosesan kontrak

Indikator ini mengukur waktu yang dibutuhkan tim legal dalam menyelesaikan satu siklus kontrak—dari permintaan awal hingga kontrak disetujui dan ditandatangani.

Aspek yang diukur secara detail:

• Waktu rata-rata penyelesaian: total hari dari awal permintaan hingga final approval.
• Durasi di setiap tahapan: permintaan → review → revisi → persetujuan → penandatanganan.
• Perbandingan durasi kontrak standar vs kontrak kompleks.
• Time to first response: waktu yang dibutuhkan tim legal untuk mulai memproses permintaan sejak diterima.
• SLA (Service Level Agreement) compliance rate: apakah kontrak selesai sesuai standar waktu yang telah ditetapkan?

Tujuan pengukuran: Untuk mengetahui efisiensi alur kerja dan mengidentifikasi titik-titik keterlambatan yang bisa diperbaiki, seperti revisi bolak-balik atau approval yang tertunda.

Baca Juga: Mengenal Kontrak Kerja Sama dari Perspektif Hukum Bisnis

3. Legal spend (pengeluaran hukum)

Total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk semua aktivitas legal, baik yang dilakukan oleh tim internal maupun yang dialihkan ke pihak eksternal.

Aspek yang diukur secara detail:

• Total biaya legal tahunan dan bulanannya.
• Proporsi pengeluaran internal vs eksternal: gaji karyawan legal vs biaya jasa konsultan/pengacara.
• Legal spend per kasus atau per kontrak.
• Legal spend per unit bisnis/divisi: untuk mengetahui area yang paling membutuhkan dukungan hukum.
• Perbandingan anggaran dan realisasi: apakah biaya melebihi, sesuai, atau lebih rendah dari rencana?

Tujuan pengukuran: Untuk memastikan anggaran legal digunakan secara efisien dan membantu perencanaan alokasi biaya legal ke depan, termasuk untuk penguatan kapasitas internal.

Baca Juga: Panduan Manajemen Pengeluaran & Manfaatnya untuk Keuangan Perusahaan

4. Kepuasan klien internal

Sejauh mana departemen lain di perusahaan merasa puas terhadap dukungan yang diberikan oleh tim legal.

Aspek yang diukur secara detail:

• Nilai NPS (Net Promoter Score) atau CSI (Customer Satisfaction Index): hasil dari survei berkala ke unit-unit bisnis.
• Tren kepuasan antar waktu: dibandingkan antara kuartal atau tahun sebelumnya.
• Jumlah dan jenis permintaan hukum yang dipenuhi versus yang tidak terpenuhi.
• Respons time terhadap pertanyaan atau permintaan dari divisi lain.
• Pemanfaatan resource: seberapa banyak divisi internal menggunakan template atau tools yang disediakan oleh legal team.

Tujuan pengukuran: Untuk mengevaluasi kualitas layanan internal, memperkuat kolaborasi lintas divisi, dan meningkatkan kecepatan serta akurasi dalam memberikan dukungan hukum.

5. Manajemen risiko dan tindakan preventif

Efektivitas tim legal dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis.

Aspek yang diukur secara detail:

• Jumlah risiko hukum yang diidentifikasi lebih awal dan ditindaklanjuti.
• Jumlah isu yang berhasil dicegah menjadi sengketa atau pelanggaran hukum.
• Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi baru (misal: pajak digital, perlindungan data pribadi, dll).
• Jumlah pelatihan atau sosialisasi hukum internal yang dilakukan sebagai tindakan preventif.
• Risiko residual: risiko yang tersisa setelah mitigasi dilakukan.

Tujuan pengukuran: Untuk memvalidasi peran strategis tim legal sebagai mitigator risiko dan memastikan perusahaan tetap patuh terhadap regulasi yang terus berubah.

Baca Juga: Manajemen Risiko Perusahaan: Strategi, Manfaat, dan Tantangan

6. Dukungan litigasi

Kinerja tim legal dalam menangani proses penyelesaian perkara hukum, baik secara litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi, arbitrase).

Aspek yang diukur secara detail:

• Jumlah kasus aktif dan terselesaikan dalam periode tertentu.
• Rata-rata waktu penyelesaian per kasus.
• Tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa (win/loss rate).
• Biaya per kasus dan total biaya litigasi.
• Tingkat efisiensi proses dan alokasi sumber daya (termasuk penggunaan konsultan eksternal).

Tujuan pengukuran: Untuk mengevaluasi efektivitas strategi litigasi, efisiensi biaya, dan performa staf hukum dalam menghadapi situasi hukum yang kompleks.

7. Pengelolaan kekayaan intelektual (IP management)

Seberapa efektif perusahaan dalam melindungi dan memaksimalkan aset intelektualnya.

Aspek yang diukur secara detail:

• Jumlah pengajuan IP (paten, merek dagang, hak cipta, desain industri) dalam satu periode.
• Jumlah IP yang berhasil didaftarkan.
• Durasi rata-rata proses pengurusan IP.
• Biaya pengelolaan IP per jenis.
• Tingkat pelanggaran terhadap IP perusahaan yang berhasil ditindak.

Tujuan pengukuran: Untuk mendukung strategi komersialisasi dan perlindungan inovasi perusahaan melalui pengelolaan IP yang terstruktur dan terukur.

8. Inovasi dan adaptasi teknologi hukum

Sejauh mana tim legal mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemampuan skalabilitas dalam operasional hukum.

Aspek yang diukur secara detail:

• Tingkat adopsi teknologi oleh tim legal (misalnya penggunaan contract lifecycle management, e-signature, AI-powered document review).
• Waktu yang dihemat setelah penerapan teknologi.
• Penurunan biaya operasional sebagai hasil otomatisasi.
• Jumlah proses hukum yang terdigitalisasi atau otomatis.
• ROI dari investasi legal tech: rasio antara manfaat finansial yang diperoleh dengan biaya implementasi.

Tujuan pengukuran: Untuk memastikan transformasi digital pada fungsi legal berjalan efektif dan selaras dengan arah strategi bisnis perusahaan.

Baca Juga: 13 Jenis Software Bisnis & Rekomendasi untuk Perusahaan Anda

Monitor KPI legal department lebih mudah dengan Mekari

Mengelola performa tim legal tidak harus rumit. Dengan menggunakan sistem yang tepat, perusahaan dapat memantau seluruh KPI legal department secara lebih efisien dan akurat.

Mekari hadir sebagai solusi terintegrasi untuk divisi legal di perusahaan yang mencakup berbagai kebutuhan penting, mulai dari pembuatan dan persetujuan kontrak, kepatuhan terhadap regulasi, manajemen litigasi, hingga kolaborasi lintas fungsi seperti pengadaan vendor, keuangan, serta pengelolaan karyawan.

Gunakan software terintegrasi untuk divisi legal dari Mekari untuk menyederhanakan proses, meningkatkan efisiensi, dan menunjukkan nilai strategis tim legal di mata bisnis.