Legalitas Usaha UMKM: Pentingnya untuk Pertumbuhan Bisnis

UMKM telah lama diakui sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Namun, pelaku UMKM seringkali tidak menyadari pentingnya kerangka kerja hukum. Padahal, hal tersebut berdampak untuk menghindari potensi masalah hukum dan memastikan kelangsungan operasi jangka panjang.

Husni Farid Abdat, Lawyer & Legal Consultant Founder HIBRA Consulting, mengajak audiens untuk menjelajahi aspek penting legalitas dalam bisnis.

Dialog ini memberikan sorotan tidak hanya pada pentingnya kepatuhan hukum dalam sektor UMKM, tetapi juga menekankan peran krusial yang dimainkan oleh legalitas dalam memastikan operasi bisnis yang berkelanjutan.

Klasifikasi UMKM

Perbedaan antara UKM dan UMKM seringkali membingungkan. UKM merujuk pada usaha kecil dan menengah, sementara UMKM mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan undang-undang dan kajian dari Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM dibedakan berdasarkan jumlah karyawan, aset, dan omset, sebagai berikut:

Usaha mikro: Memiliki karyawan kurang dari lima orang, aset kurang dari 2 miliar rupiah, dan omset maksimal 2 miliar rupiah per tahun.
Usaha kecil: Memiliki karyawan antara 5 sampai 19 orang, aset antara 2 miliar hingga 5 miliar rupiah, dan omset antara 2 miliar hingga 15 miliar rupiah per tahun.
Usaha menengah: Memiliki karyawan antara 20 hingga 99 orang, aset antara 5 miliar hingga 10 miliar rupiah, dan omset antara 15 miliar hingga 50 miliar rupiah per tahun.

Menariknya, banyak yang tidak menyangka bahwa omset hingga 50 miliar rupiah masih masuk kategori usaha menengah. Jadi, jika bisnis Anda memiliki omset 20 miliar rupiah, Anda masih masuk dalam kategori UMKM, meski sudah cukup besar.

Dari sisi perpajakan, tarif khusus UMKM digunakan untuk omset hingga 4,8 miliar rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa klasifikasi UMKM tidak hanya berdasarkan jumlah karyawan tetapi juga aset dan omset.

Kadang, ada bisnis yang karyawannya sedikit tetapi memiliki omset besar karena inovasi dan model bisnisnya. Oleh karena itu, klasifikasi ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas tanpa harus melabeli secara kaku.

Struktur legalitas usaha UMKM

Secara struktural, apakah ada perbedaan yang signifikan bagi UMKM dalam hal legalitas dan kemudahan berbisnis? Justru banyak kemudahan yang diberikan, terutama dalam hal pajak dan pendirian usaha.

Contohnya, pajak UMKM memiliki tarif khusus yaitu 0,5% dari omset, sehingga lebih mudah dihitung daripada harus menghitung dari profit yang kadang membuat UMKM kesulitan.

Dari sisi legalitas, undang-undang Cipta Kerja memberikan kemudahan dengan adanya PT Perorangan. PT Perorangan ini khusus untuk UMKM dan bisa didirikan oleh satu orang saja, berbeda dengan PT biasa yang membutuhkan minimal dua orang pemegang saham, direktur, dan komisaris. Pemerintah memahami bahwa banyak UMKM dimulai oleh satu orang saja, sehingga PT Perorangan ini sangat cocok bagi mereka.

Namun, banyak UMKM yang masih ragu untuk mendirikan PT karena khawatir pajaknya akan besar. Padahal, pajak dihitung berdasarkan omset, bukan bentuk usaha. Misalnya, jika omset perorangan 10 miliar dan omset CV atau PT hanya 1 miliar, pajak perorangan akan tetap lebih besar. Jadi, penting untuk memahami bahwa bentuk usaha tidak mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar.

Tantangan yang dihadapi UMKM saat proses ekspansi bisnis

Ketika UMKM ingin mengembangkan bisnis mereka, tantangan utama yang sering mereka hadapi adalah pencarian modal. Namun, tidak hanya itu saja. Berikut ini adalah beberapa halangan yang biasanya ditemui UMKM dalam proses ekspansi:

Kesiapan founder: Sering kali, investor lebih melihat kepada figur foundernya daripada bisnis itu sendiri. Founder harus memiliki kesiapan dan kemampuan untuk meyakinkan investor. Ini termasuk kesiapan pribadi dan profesionalitas dalam menjalankan bisnis.
Administrasi dan legalitas UMKM: Banyak UMKM tidak tertib dalam administrasi dan legalitas. Investor biasanya akan melakukan due diligence yang mencakup pemeriksaan keuangan dan legalitas. UMKM yang tidak memiliki laporan keuangan yang rapi atau belum berbadan hukum akan kesulitan mendapatkan investasi.
SOP dan rencana bisnis yang jelas: UMKM sering kali hanya fokus pada ide dan eksekusi awal tanpa memiliki rencana bisnis yang matang. Ini mencakup SOP (Standard Operating Procedure) dan strategi jangka panjang yang jelas. Ketika ingin ekspansi, penting untuk memiliki dasar yang kuat dalam operasional dan perencanaan.
Kesadaran terhadap pentingnya perjanjian: UMKM sering kali tidak memperhatikan atau tidak memahami isi perjanjian dengan investor. Ini bisa menjadi masalah besar di kemudian hari jika ada perselisihan atau ketidaksepahaman yang muncul dari isi perjanjian yang telah ditandatangani tanpa pemahaman yang cukup.
Merek dagang: Banyak UMKM tidak segera mendaftarkan merek dagang mereka, yang dapat menimbulkan masalah jika merek tersebut sudah digunakan oleh pihak lain. Kasus ini bisa menghalangi investasi karena investor tidak mau mengambil risiko terhadap legalitas merek dagang.

Masalah perpajakan

Banyak pelaku usaha yang tidak melek pajak dan kaget saat dikenakan pajak. Padahal, perpajakan erat kaitannya dengan legalitas usaha UMKM. Berikut adalah cara untuk mengatasi tantangan ini:

Pentingnya kesadaran pajak: Pelaku UMKM harus memahami bahwa pajak adalah hal yang pasti dan harus diperhitungkan sejak awal.
Mindset yang benar: Banyak UMKM bermimpi usaha berkembang seperti perusahaan besar — tanpa menyadari bahwa perusahaan tersebut taat pajak. Penting untuk mengubah mindset dari hanya fokus pada penjualan dan branding menjadi juga memikirkan aspek pajak.
Laporan keuangan yang rapi: Ini adalah dasar dari perhitungan pajak yang benar. Pelaku usaha harus memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan baik dan laporan keuangan disusun dengan rapi. Banyak aplikasi yang bisa membantu dalam hal ini, seperti Mekari Jurnal.
Tax planning: Dengan laporan keuangan yang baik, pelaku usaha bisa melakukan perencanaan pajak. Ini bukan untuk menghindari pajak, tetapi untuk membuat strategi yang sesuai dengan regulasi agar pajak yang dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemahaman pajak yang relevan: Pelaku UMKM harus memahami pajak apa saja yang relevan dengan jenis usaha mereka. Misalnya, usaha di bidang fashion yang memproduksi sendiri akan berbeda pajaknya dengan yang hanya menjadi reseller.

Contoh kasus yang menunjukkan pentingnya memahami pajak adalah sebuah startup marketplace yang berkembang pesat, namun akhirnya terkena audit pajak dan harus membayar hutang pajak yang besar. Hal ini mengganggu performa bisnis karena mereka harus mengalokasikan dana yang seharusnya untuk pemasaran ke pembayaran pajak.

Bagaimana UMKM menghadapi tantangan di masa depan

Sebagai contoh, pandemi COVID-19 datang tanpa diduga dan mempengaruhi semua sektor. Sektor-sektor yang sebelumnya mungkin tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi, seperti saat krisis moneter, terkena dampaknya. Oleh karena itu, penting untuk selalu siap dan memiliki rencana untuk menghadapi setiap tantangan.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, UMKM bisa lebih tahan banting dan siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

Adaptasi cepat: Di kondisi saat ini, kemampuan untuk cepat beradaptasi adalah kunci. Pelaku usaha harus bisa melihat peluang, memanfaatkannya, dan mengeksekusi dengan cepat dan tepat. Jangan sampai kompetitor mengambil peluang tersebut lebih dulu.
Inovasi dan kreativitas: Bisnis baru yang benar-benar fresh memang jarang, tetapi pengembangan dan modifikasi dari bisnis yang ada (ATM: Amati, Tiru, Modifikasi) bisa menjadi solusi.
Mode cemas (anxiety mode): Memiliki mode cemas atau rasa khawatir yang sehat bisa memacu pelaku usaha untuk berpikir lebih kreatif dan mencari solusi yang lebih inovatif. Ini bisa menghindari zona nyaman yang justru bisa membuat bisnis stagnan.
Persiapan dan proyeksi masa depan: Pelaku usaha harus belajar dari pengalaman pandemi COVID-19. Meski tidak bisa diprediksi, penting untuk mempersiapkan dan memproyeksikan bisnis untuk menghadapi tantangan masa depan, baik itu krisis ekonomi, perubahan pasar, atau bencana lainnya.
Kesiapan mental: Menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan memerlukan kesiapan mental. Pelaku usaha yang sudah bisa bertahan dari pandemi seharusnya lebih siap secara mental untuk menghadapi tantangan yang akan datang.
Evaluasi dan inovasi terus-menerus: UMKM harus terus-menerus mengevaluasi kekurangan dan memperbaiki aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Inovasi harus terus berjalan untuk tetap relevan dan kompetitif.

Dukungan legalitas UMKM

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, UMKM dapat lebih aman dan siap dalam menjalankan bisnis mereka serta mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul.

Berikut adalah beberapa sumber dukungan dan langkah yang bisa diambil oleh UMKM:

Mencari informasi: Mulai dengan mencari materi edukasi dari berbagai sumber seperti podcast, konten media sosial, artikel, dan seminar yang membahas aspek legal dalam bisnis.
Konsultasi legal: Penting untuk berkonsultasi dengan profesional hukum untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek legal yang relevan dengan bisnis mereka. Misalnya, melakukan legal check-up untuk mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan dalam bisnis.
Perjanjian pendiri (founder agreement): Sebelum membentuk PT atau entitas bisnis lainnya, penting untuk memiliki perjanjian yang jelas antara para pendiri (founder agreement) dan kesepakatan pemegang saham (shareholder agreement) jika bisnis melibatkan partner.
Bentuk dan entitas bisnis: Menentukan bentuk entitas bisnis yang tepat, apakah PT biasa, PT perorangan, atau bentuk lain sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beberapa bisnis diwajibkan berbentuk PT berdasarkan regulasi.
Legalitas dan perizinan: Memastikan semua izin dan perizinan yang diperlukan sudah dimiliki, seperti izin edar dari BPOM untuk produk makanan kemasan, sertifikat halal, dan izin lainnya sesuai dengan jenis bisnis.
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI): Penting untuk melindungi merek dagang, paten, hak cipta, dan desain industri. Merek dagang perlu didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat merek, sedangkan inovasi teknologi perlu didaftarkan sebagai paten.
Aspek ketenagakerjaan: Memastikan ada perjanjian kerja yang jelas untuk karyawan, baik yang tetap maupun kontrak. Menghindari kesalahan seperti penggunaan probation untuk karyawan kontrak, yang seharusnya hanya untuk karyawan tetap.
Perpajakan: Memahami kewajiban pajak dan memastikan kepatuhan pajak yang benar. Pajak adalah aspek yang bersifat memaksa dan penting untuk diurus dengan benar.
Due diligence: Melakukan due diligence legal jika berencana untuk mendapatkan pendanaan atau IPO. Ini melibatkan pemeriksaan aspek-aspek yang disebutkan sebelumnya untuk memastikan kepatuhan dan kesiapan bisnis.

Bantuan pemerintah untuk aspek legalitas UMKM

Dukungan dari pemerintah untuk UMKM memang penting untuk memastikan mereka bisa beroperasi dengan aman dan sesuai regulasi.

Selain pajak, berikut adalah beberapa program dan kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk membantu UMKM dalam aspek legal:

PT Perorangan: Pemerintah telah memperkenalkan bentuk badan usaha PT perorangan yang lebih mudah dan murah untuk didirikan. Prosesnya cepat dan biayanya terjangkau, dengan syarat yang tidak terlalu rumit. Bahkan, zonasi tidak selalu menjadi kendala, sehingga banyak UMKM bisa mendirikan PT di rumah mereka sendiri.
Pendaftaran merek dengan tarif khusus: Untuk membantu UMKM melindungi merek mereka, pemerintah menyediakan tarif khusus yang lebih murah untuk pendaftaran merek bagi UMKM. Ini membuat perlindungan merek menjadi lebih terjangkau dan mendorong UMKM untuk mendaftarkan merek mereka sejak dini.
Legalitas dan perizinan: Pemerintah juga memberikan kemudahan dalam pengurusan izin edar, BPOM, dan sertifikat halal untuk produk-produk UMKM, khususnya produk makanan dan minuman dalam kemasan. Kemudahan ini membantu UMKM memastikan produk mereka sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.
Bantuan dan edukasi hukum: Ada berbagai program edukasi dan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta untuk UMKM. Program-program ini memberikan pelatihan, seminar, dan konsultasi gratis atau berbiaya rendah untuk membantu UMKM memahami aspek hukum yang relevan dengan bisnis mereka.
Dukungan digitalisasi: Pemerintah juga mendorong UMKM untuk bertransformasi digital, termasuk dalam aspek legal. Ada platform-platform digital yang memudahkan UMKM dalam mengurus izin, perizinan, dan pendaftaran merek secara online, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien dan transparan.
Insentif pajak: Selain tarif pajak yang lebih rendah, ada juga insentif pajak bagi UMKM yang patuh terhadap regulasi dan berkontribusi pada perekonomian. Insentif ini bisa berupa pengurangan pajak, pembebasan sementara, atau keringanan lainnya yang membantu meringankan beban pajak UMKM.

Kesimpulan

Pembahasan ini menyoroti pentingnya pemahaman hukum bagi UMKM dalam menjalankan bisnisnya. Meskipun terlihat rumit, kepatuhan hukum bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan investasi yang menguntungkan.

Dengan memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, UMKM tidak hanya melindungi diri dari masalah hukum, tetapi juga membangun kepercayaan di mata pelanggan, mitra bisnis, dan investor. Singkatnya, melek hukum adalah kunci kesuksesan UMKM di era modern ini.

Selain pemahaman hukum, penting juga untuk menggunakan teknologi yang tepat. UMKM dapat memanfaatkan solusi SaaS terintegrasi seperti Mekari. Mekari Jurnal dapat membantu UMKM dalam membuat laporan keuangan secara akurat dan efisien. Sementara itu, Mekari Klikpajak memudahkan UMKM dalam mengurus segala urusan perpajakan, mulai dari pembuatan SPT hingga pembayaran pajak.

Dengan menggunakan solusi SaaS, UMKM dapat memastikan bahwa segala aspek legalitas bisnis terkelola dengan baik, sehingga dapat fokus pada pengembangan usaha. Tunggu apa lagi? Hubungi kami sekarang.