Memasuki tahun politik, banyak eksekutif bisnis yang melihat momen ini sebagai peluang emas untuk mengoptimalkan keuntungan. Namun, di sisi lain, banyak juga yang khawatir faktor politik dapat berdampak buruk bagi kinerja bisnis mereka.
Perubahan pemerintahan bisa menyebabkan pergeseran dalam kebijakan ekonomi, yang berpotensi mempengaruhi kondisi pasar. Karena itu, pebisnis perlu memahami contoh pengaruh politik terhadap bisnis.
Sehingga, di tengah berbagai keputusan, kebijakan, dan peristiwa politik, Anda dapat mengambil tindakan yang tepat dan proaktif untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis Anda.
Perubahan kebijakan pemerintah
Selama ini, pemerintah telah banyak membuat kebijakan untuk membimbing bisnis. Kebijakan yang dibuat sering diperbarui dan ditambahkan, karena itu bisnis perlu cukup fleksibel untuk merespon perubahan aturan tersebut.
Salah satu contoh pengaruh politik terhadap bisnis adalah kebijakan upah minimum yang selalu berubah setiap tahunnya. Bagi bisnis dengan kondisi finansial yang kurang sehat, kenaikan upah yang terlalu tinggi dapat berdampak pada PHK.
Bahkan, beberapa perusahaan juga mempertimbangkan untuk merelokasi bisnis mereka ke daerah dengan UMP yang lebih kecil. Namun, bila ekonomi perusahaan cukup baik, kenaikan upah mungkin bisa mengurangi turnover dan meningkatkan produktivitas.
Ada pula contoh dari industri spesifik yaitu rokok. Sehubungan dengan naiknya tarif cukai rokok sebesar 10% untuk tahun 2023 – 2024, berdampak pada menurunnya volume penjualan dari perusahaan tembakau.
Dampak signifikan ini dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mendorong perusahaan untuk mencari pemasok tembakau alternatif yang lebih ekonomis, guna menjaga keuntungan di tengah kenaikan biaya produksi yang lebih tinggi.
Stabilitas politik dan kepercayaan investor
Stabilitas politik memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan investor. Hal ini bisa juga diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk memberikan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi.
Ketika kondisi politik stabil, baik investor domestik maupun asing lebih cenderung percaya lingkungan bisnisnya dan mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki. Risiko seperti perubahan kebijakan, kerusuhan sipil, kekerasan, dan risiko lain yang terkait dengan ketidakstabilan politik berkurang.
Selain itu, negara-negara dengan ketidakstabilan politik cenderung memiliki biaya modal yang lebih tinggi, karena investor menuntut imbal hasil yang lebih tinggi untuk mengompensasi risiko investasi yang meningkat.
Salah satu contoh negara dengan kondisi ekonomi dan politik yang fluktuatif adalah Venezuela. Pemerintah Venezuela menerapkan kebijakan yang merugikan bisnis, ditambah dengan distorsi makroekonomi, korupsi, dan kerangka regulasi yang tidak stabil, sehingga arus masuk investasi sangat terbatas.
Kestabilan politik dan kaitannya dengan perubahan ekonomi
Studi The Role of Political Stability in the Context of ESG Models at World Level menganalisis peran stabilitas politik dalam konteks lingkungan, sosial, dan tata kelola pada 193 negara di tahun 2011-2020.
Studi tersebut menyimpulkan bahwa kestabilan politik memang berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Negara dengan politik yang stabil lebih mampu menarik investasi asing langsung dan menjamin validitas kontrak properti pribadi. Selain itu, dari sudut pandang publik, politik yang stabil bisa menjadi indikator pemerintahan yang jelas.
Salah satu contohnya tercermin pada laporan Indeks Demokrasi 2022, di mana Indonesia masih mencetak skor yang stabil dengan tahun 2021, namun meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020.
Laporan tersebut menyatakan bahwa Indonesia tidak mengalami kemunduran kualitas demokrasi, seperti beberapa negara Asia Tenggara lain. Studi dari MIT membuktikan bahwa negara dengan pemerintahan demokratis mengalami 20% peningkatan PDB selama periode 25 tahun, dibandingkan dengan negara otoriter.
Demokrasi yang sehat di Indonesia pada akhirnya membawa perekonomian Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen.
Teknologi dan kebijakan industri
Kebijakan politik memainkan peran penting dalam membentuk arah teknologi dan inovasi dalam sektor industri. Peraturan pemerintah dan kerangka kebijakan secara keseluruhan mempengaruhi prioritas, kecepatan, dan fokus kemajuan teknologi.
Pemerintah dapat membuat peraturan yang menetapkan standar keselamatan, dampak lingkungan, dan kualitas dalam sektor industri. Kebijakan bisa juga berupa insentif pajak, peraturan perdagangan, hukum kekayaan intelektual, dll.
Pada akhirnya, peraturan tersebut tidak hanya mendorong inovasi, namun bisa mengubah model bisnis dan strategi perusahaan.
Salah satu contoh di mana regulasi politik berdampak pada model bisnis adalah Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Peraturan tersebut membuat TikTok harus memisahkan e-commerce (TikTok Shop) dari platform media sosialnya.
Akibatnya, TikTok Shop harus tutup sementara. Sebagai strategi untuk kembali beroperasi di Indonesia, TikTok akhirnya mengakuisisi Tokopedia. TikTok Shop diintegrasikan dengan Tokopedia sebagai e-commerce, sehingga bisnisnya dapat berjalan lagi.
Kesimpulan
Penting bagi eksekutif bisnis untuk siap menghadapi setiap perubahan yang terjadi selama tahun politik. Dengan mengelola risiko dan beradaptasi dengan baik terhadap perubahan politik, peluang bisnis untuk bertahan akan lebih besar.
Dalam prosesnya, Anda dapat mengandalkan Mekari, solusi digital untuk merancang strategi dan merencanakan eksekusi yang efektif. Mekari siap membantu bisnis dan individu untuk tetap terhubung dengan perkembangan teknologi, memastikan bahwa Anda siap menghadapi tantangan masa depan dan meraih kesuksesan.
Referensi
Costantiello, A., & Leogrande, A. (2023). The role of political stability in the context of ESG models at World Level. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4406997
Ekon. ”Menjadi Negara Demokrasi Terbesar Ke-3 di Dunia, Indonesia Mantapkan Stabilitas Politik Nasional”
Indonesia Baik. ”Update! Harga Jual Rokok di Tahun 2024”
